Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR: Jangan Berasumsi Rakyat Langsung Mengerti UU Cipta Kerja

image-gnews
Ketua DPR Puan Maharani membacakan pidato pada Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Ketua DPR Puan Maharani membacakan pidato pada Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberi perhatian besar pada implementasi UU Cipta Kerja. Implementasi ini menyangkut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan aturan turunan dari UU sapu jagat tersebut.

"DPR melihat walau peraturan pelaksananya sudah diterbitkan, tetapi jangan pernah berasumsi bahwa rakyat akan langsung mengerti," kata Ketua DPR tersebut dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPMI di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

UU Cipta Kerja resmi berlaku 2 November 2020. Lalu pada 21 Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja, berupa 45 PP dan 4 Perpres.

Saat ini, proses penyusunan aturan turunan masih berjalan. Sebab secara keseluruhan, totalnya akan 49 PP dan 5 Perpres, seperti yang disampaikan oleh Puan Maharani.

Untuk itu, kata Puan, sosialisasi aturan turunan ini harus terus dijalankan. Menurut dia, ini adalah kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa UU Cipta Kerja ini hadir untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memajukan Indonesia.

Pembentukan aturan turunan UU Cipta Kerja sempat memicu kontroversi. Di antaranya menyangkut investasi miras yang tertuang dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

3 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

5 hari lalu

Tiga calon pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kiri bawah), Thom Haye (kanan bawah), dan Maarten Paes (kiri atas) saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Ad Interim Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Mater 2024. (Foto: PSSI)
Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

Ketua DPR RI Puan Maharani menandatangani dokumen naturalisasi tiga pemain tersebut setelah Komisi X dan III memberikan persetujuannya Kamis lalu.


PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

6 hari lalu

Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo, Ketum PDIP Megawati, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

Politikus PDIP menanggapi isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Ini kilas balik Jokowi tak lagi merah, menjadi kekuning-kuningan.


Airlangga Hartarto Bantah Skenario Golkar Rebut Kursi Ketua DPR

8 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Airlangga Hartarto Bantah Skenario Golkar Rebut Kursi Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tidak ada skenario partainya untuk merebut kursi Ketua DPR RI.


Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

10 hari lalu

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.


International Women's Day Jogja 2024: Suarakan Tuntutan untuk Perempuan dan Minoritas Gender

11 hari lalu

Massa aksi menyuarakan penegakan hak-hak perempuan dan minoritas gender dalam peringatan International Women's Day Jogja 2024 di Bundaran UGM, pada Jumat 8 Maret 2024. TEMPO/Rachel Farahdiba R
International Women's Day Jogja 2024: Suarakan Tuntutan untuk Perempuan dan Minoritas Gender

Pada peringatan International Women's Day (IWD) Jogja 2024, para peserta membawa tuntutan berbeda yang menarik perhatian massa aksi. Apa tuntutannya?


Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

11 hari lalu

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

Puan mengimbau delegasi parlemen perempuan dari 24 negara memperjuangkan hak-hak perempuan di negara masing-masing.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

11 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?


Hadiri KTT dan Bertemu Presiden Prancis, Puan Dorong Hubungan Bilateral

11 hari lalu

Hadiri KTT dan Bertemu Presiden Prancis, Puan Dorong Hubungan Bilateral

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 yang diselenggarakan di Elysee Palace, Paris, pada Kamis, 7 maret 2024.


Dedi Mulyadi Raih 355 Ribu Suara Ungguli Ibas dan Puan, Tertinggi Nasional?

12 hari lalu

Dedi Mulyadi saat melakukan simulasi program makan siang gratis di SDN Ciwangi Purwakarta. (ANTARA/HO-Dok Dedi Mulyadi)
Dedi Mulyadi Raih 355 Ribu Suara Ungguli Ibas dan Puan, Tertinggi Nasional?

Mantan Bupati Purwakarta dua periode Dedi Mulyadi yang maju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Jabar VII dari Partai Gerindra meraih 355.710 suara.