Ma'ruf Amin: Insya Allah, di 2022 Program Kartu Prakerja Kami Anggarkan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau lokasi untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Februari 2021. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PUPR akan membangun rusun yang diperuntukkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2021. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau lokasi untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Februari 2021. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PUPR akan membangun rusun yang diperuntukkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2021. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja setidaknya hingga 2022. Program ini dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global pasca-pandemi COVID-19.

    "Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan, karena tenaga kerja kita setiap tahun bertambah dan tuntutan pekerjaan pascapandemi itu menuntut SDM lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan," kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sebuah dialog ekonomi secara daring yang dikutip di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.

    Menurut dia, kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat agar dapat bertransformasi dengan berbagai perubahan di dunia kerja.

    "Karena mereka tidak mungkin atau belum tentu bisa melakukan transformasi sendiri, maka pemerintah membantu dengan melakukan terus program pelatihan, training melalui Kartu Prakerja ini," kata Wapres Ma'ruf Amin.

    Wapres menjelaskan pemerintah terus memperbaiki sistem kerja Program Kartu Prakerja, yang sempat dihentikan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Di 2020, itu dianggarkan Rp20 triliun untuk 5,48 juta (orang), kemudian di 2021 semula dianggarkan cuma Rp10 triliun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Rp20 triliun. Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.