Luhut berharap jalan bebas hambatan ini bisa mengefisiensikan waktu tempuh, meningkatkan konektivitas antarkawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya, mendukung pertumbuhan serta membangkitan ekonomi, dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ketiga, pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto. Pelabuhan ini didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan kapasitas lima ribu nelayan setiap tahun. Pelabuhan ini digadang-gadang dapat menghasilkan produksi tangkapan sebesar 27,4 ribu ton per tahun atau senilai 276 miliar per tahun.
Pelabuhan ini dikerjakan sejak 2000 dan sudah selesai tahun 2014. Namun, pelabuhan belum beroperasi lantaran adanya sedimentasi pasir yang menutupi pintu alur masuk pelabuhan. Luhut meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan kajian ulang mengenai desain yang tepat guna untuk mencegah terjadinya penumpukan sedimen. Dia meminta kajian tersebut dapat selesai dalam dua bulan.
Keempat, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, seperti Kamijoro, Kartamantul, dan Banyusoco. Sistem penyediaan air ini memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk mengelola sebagian unit produksi dan jaringan distribusi. Pemerintah juga perlu mendukung dari sisi unit air baku agar dapat beroperasi pada 2025.
Kelima, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan. Pmeerintah Provinsi DIY memandang TPA iin perlu segera selesai. TPA ini akan melayani area perkotaan Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Proyek yang diproyeksikan kelar 2024 ini akan memiliki kapasitas tampung 480 ribu ton.
Keenam, penataan Kawasan Aerotropolis, Kawasan Stasiun Tugu, Kawasan Stasiun Lempuyangan, dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi. Penataan kawasan-kawasan ini dianggap perlu menerapkan konsep green infrastructure dengan menerapkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
BACA: Rapat Penanggulangan Bencana, Luhut Sebut 9 Wilayah Berpotensi Gempa di 2021
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
