Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi Syariah RI Baru Tumbuh 8 Persen: Belum Optimal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah Indonesia sejauh ini baru berkembang 7 sampai 8 persen saja dari potensi yang ada. Sementara, keuangan syariah di perbankan baru berkembang 6,7 persen saja.

    "Sudah berkembang cukup baik, tapi belum optimal," kata Ma'ruf dalam diskusi bersama Katadata di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang gencar menggenjot pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Target yang dipasang pemerintah pun yaitu menjadi kiblat keuangan dan ekonomi syariah di dunia.

    Untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah inilah, kata Ma'ruf, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 28 Tahun 2020. Beleid ini mengatur soal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES).

    Komite ini punya empat fokus yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial masyarakat, dan usaha bisnis syariah. Ma'ruf kembali mencontohkan salah satu aspek yang perlu dikembangkan yaitu industri halal.

    Saat ini, kata Ma'ruf, Indonesia baru sekedar menjadi konsumen halal terbesar di dunia. "Belum menjadi produsen terbesar," tuturnya.

    Sebab, negara produsen produk halal terbesar justru adalah negara seperti Brasil hingga Australia. "Karena itu, potensi produk halal ini harus kita kembangkan," kata Ma'ruf Amin.

    Baca: Ma'ruf Amin Sebut Wakaf Umat Selama Ini Baru Sebatas 3M, Apa Itu?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.