TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengklaim rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) membuat proses seleksi menjadi lebih adil dan transparan.
Sistem yang digunakan sejak tahun 2013 tersebut, menurut Atmaji, juga mampu menjaring CPNS dengan kualitas dasar yang baik serta berhasil menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik KKN dalam rekrutmen CPNS.
Meski begitu, menurut dia, keberhasilan dan kemajuan dalam penerimaan CPNS ini tidak menghentikan proses perbaikan berkesinambungan yang dilakukan oleh pihaknya. "Misalnya dengan memulai proses talent scouting atau pengembangan proses penerimaan berbasis kebutuhan yang bukan dilakukan setahun sekali pada waktu tertentu,” tutur Atmaji dalam rapat koordinasi yang digelar virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada hari ini, Kamis, 4 Maret 2021.
Atmaji juga menyatakan, hingga kini masih ada beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen CPNS yang masih perlu disempurnakan. Sejumlah kendala itu antara lain adalah perluasan cakupan pengadaan PNS dari kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, perlu penyempurnaan muatan subtansi dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang harus memuat soal terkait teknologi informasi.
Rapat koordinasi ini bertujuan membahas bersama kemajuan yang telah dicapai dalam proses penyederhanaan birokrasi dan memperoleh masukan mengenai kebijakan pengadaan CPNS tahun 2021 di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah.
Setelah itu diharapkan rapat bisa merumuskan langkah strategis yang terpadu, terarah, dan sistematis dalam mendorong percepatan proses reformasi birokrasi dan pengadaan CPNS yang semakin adil, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam rakor tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo akan melaporkan progress penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CPNS 2021. Penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berlangsung merupakan suatu terobosan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas birokrasi, dan kualitas output birokrasi.
Baca: Rekrutmen ASN Tahun 2021 Resmi Diumumkan, 83.000 Formasi untuk Pemerintah Pusat
