Melonjak selama Pandemi, Sengketa Pajak Pemda 2020 Naik 500 Persen

Ilustrasi kantor pelayanan pajak. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah gugatan dan banding pajak (sengketa pajak) yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak tercatat melonjak selama pandemi Covid-19 atau tepatnya pada tahun 2020.

"Jumlah sengketa pajak pada tahun 2020 sebanyak 16.634 sengketa atau naik sebanyak 10,5 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 15.048," dikutip berdasarkan Data Pengadilan Pajak yang dilansir Bisnis.com. Kamis 4 Maret 2021. 

Jumlah sengketa pajak itu terdiri atas sengketa di tingkat Ditjen Pajak sebanyak 14.660 kasus atau naik 13,8 persen dibandingkan 2019 yang hanya 12.882. Sengketa di Ditjen Bea Cukai sebanyak 1.830 kasus atau turun 14,5 persen dari sebelumnya 2.142 kasus pada 2019.

Sementara sengketa yang melonjak cukup signifikan adalah sengketa terkait pajak daerah. Pengadilan pajak mencatat bahwa selama tahun 2020, jumlah sengketa pajak pemda sebanyak 144 atau naik 500 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya 24 kasus.

Adapun dari kasus jumlah kasus yang disengketakan, mayoritas kasus berhasil dimenangkan oleh wajib pajak dengan jumlah 4.598 kasus, dikabulkan sebagian sebanyak 2.282 kasus. Sementara kasus yang dimenangkan oleh Ditjen Pajak alias ditolak sebanyak 2.507 sengketa.






Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

4 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

5 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

6 hari lalu

Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

Bhima Yudhistira menanggapi soal permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan subsidi angkutan demi mengendalikan inflasi pangan.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

10 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


Pemerintah Ungkap Strategi Kejar Target Perpajakan 2023 yang Tertinggi dalam Sejarah

10 hari lalu

Pemerintah Ungkap Strategi Kejar Target Perpajakan 2023 yang Tertinggi dalam Sejarah

Pemerintah telah menetapkan strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun.


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

11 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Lima Instruksi Jokowi Tekan Inflasi: Biaya Transportasi Turun hingga Percepat Penyerapan APBD

11 hari lalu

Lima Instruksi Jokowi Tekan Inflasi: Biaya Transportasi Turun hingga Percepat Penyerapan APBD

Airlangga Hartarto mengungkapkan lima arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengendalikan laju inflasi.


Airlangga: Pak Presiden Minta Inflasi Terus Dimonitor, Seperti Kita Monitor Covid

11 hari lalu

Airlangga: Pak Presiden Minta Inflasi Terus Dimonitor, Seperti Kita Monitor Covid

Airlangga Hartarto menyatakan secara tahunan atau year on year (yoy), ada 27 provinsi yang memiliki level inflasi di atas inflasi nasional pada Agustus 2022.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

12 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

12 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.