TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap peta jalan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBL-BB di lingkungan instansi pemerintah, selesai dalam 10 hari. Harapan itu dia sampaikan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi selaku leading sector program KBL-BB.
“Roadmap ini perlu segera dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan tahapan. Jangan sampai meleset. Perlu kesiapan agar industri bisa bergerak,” ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2021.
Baca Juga: Akan Gelar KLB Awal Maret, Pendiri Demokrat Ingin Moeldoko Gantikan AHY
Menurutnya, implementasi kebijakan KBL-BB di lingkungan instansi pemerintah bisa meyakinkan masyarakat untuk segera mengkonversi kendaraannya ke KBL-BB. Apalagi, lanjut Moeldoko, ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau Battery Electric Vehicle untuk Transportasi Jalan. Terlebih, semua K/L hingga pemerintah daerah telah mendukung upaya ini.
“Beberapa aturan juga sudah tersedia dalam rangka mendukung roadmap ini. Sehingga bisa langsung dieksekusi, walaupun masih ada yang perlu diselaraskan kembali, seperti sarana dan pra sarana pendukung. Selain itu, industri juga sudah memulai produksi,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan telah menyiapkan aturan main konversi kendaraan konvensional ke KBL-BB. Upaya ini dilakukan karena biaya konversi jauh lebih rendah ketimbang membangun KBL-BB baru. Sementara untuk implementasinya, kata Budi, para pejabat di Kementerian Perhubungan sudah memulai penggunaan mobil listrik Ionic produksi Hyundai dan bisa jadi percontohan bagi K/L lainnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan, SPKLU ini bisa melibatkan pihak swasta sesuai dengan mekanisme dan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 13 tahun 2020 yang merupakan turunan Perpres Nomor 55 tahun 2019.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia G L Kalake siap memimpin penyusunan roadmap implementasi KBL-BB dengan K/L terkait. “Terutama melalui pendekatan regulasi dari sektor terkait. Sehingga teknis pelaksanaan percepatan KBL-BB bisa segera terealisasi,” ujar Ayodhia.
Rapat koordinasi bersama Moeldoko ini juga dihadiri Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
