Taufik menambahkan, masalah kedua yaitu data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data. Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik sehingga menghasilkan data yang terduplikasi.
Terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data. "Sehingga masih ditemukan data yang tidak padan,” kata Taufik yang juga Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan turun hingga ke level 9,2 persen akhir 2021. Selain memberikan bantuan sosial Covid-19, pemerintah akan mengandalkan program pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku UMKM.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki menyebutkan langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memulihkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin rentan. Bantuan sosial hingga 6 bulan ke depan, menurut dia, akan efektif membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain itu juga ada program pemulihan untuk pelaku UMKM sehingga diharapkan ekonomi tak hanya pulih tetapi juga loncat membaik dan target rencana pembangunan menengah nasional (RPJMN) yang dipatok Bappenas dapat dikejar.
FAJAR PEBRIANTO | BISNIS
Baca: Realisasi Bantuan Sosial Tunai Tahap I Capai 95 Persen