Bappenas Akui Data Penerima Bantuan Pemerintah Kerap Tumpang Tindih

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga tengah beraktivitas di pinggiran aliran Sungai Ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta, Kamis, 12 November 2020. Berdasarkan kajian Bappenas, tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 diperkirakan 9,7-10,2 persen atau 26,2 juta-27,5 juta orang dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    Warga tengah beraktivitas di pinggiran aliran Sungai Ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta, Kamis, 12 November 2020. Berdasarkan kajian Bappenas, tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 diperkirakan 9,7-10,2 persen atau 26,2 juta-27,5 juta orang dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengakui data penerima bantuan pemerintah saat ini masih saja tumpang tindih. Menurut mereka, ini adalah satu dari empat masalah yang sekarang ada dalam upaya integrasi data dana bantuan tersebut.

    "Tumpang tindih ini mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan," kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

    Persoalan data ini sebelumnya juga menjadi masalah saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial Covid-19. Direktur Smeru Riset Institute, Widjajanti Isdijoso, pernah akurasi data dari 2015 hingga 2019 terus menurun.

    Masalah data ini terjadi saat penyaluran bantuan terus dilakukan. Tahun 2021 misalnya, bantuan untuk perlindungan sosial mencapai Rp 157,41 triliun.

    Rinciannya yaitu:
    1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,71 triliun
    2. Kartu Sembako Rp 45,12 triliun
    3. Bantuan Sosial Tunai Rp 12 triliun
    4. Kartu Prakerja Rp 20 triliun
    5. BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun
    6. Bantuan lainnya Rp 37,18 triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.