Dia juga mengusulkan agar ada revisi terhadap pengenaan denda administratif bagi petani kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan seperti yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2021. Menurutnya, formulasi denda administratif yang ditetapkan tersebut tidak akan mampu dibayar oleh 90 persen petani sawit dalam kawasan hutan.
Dia menilai kondisi budidaya sawit dan sarana jalan atau infrastruktur petani masih jauh dari ideal. "Karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan tarif pendapatan petani," kata Gulat.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi
17 hari lalu
Ramai PIK 2 dan BSD jadi PSN, Ternyata Awalnya Diusulkan oleh Sandiaga dan Budi Gunadi
Pemerintah membeberkan awal mula Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke daftar PSN.
Kemenko Perekonomian Paparkan Kawasan BSD dan PIK 2 yang Menjadi PSN
17 hari lalu
Kemenko Perekonomian Paparkan Kawasan BSD dan PIK 2 yang Menjadi PSN
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan kawasan BSD dan PIK 2 yang menjadi PSN.
Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?
18 hari lalu
Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.
Jakarta Tetap Menarik Meski Bukan Ibu Kota, Ini Alasannya
18 hari lalu
Jakarta Tetap Menarik Meski Bukan Ibu Kota, Ini Alasannya
Menteri Sandiaga Uno mengatakan Jakarta akan tetap menarik meski tidak berstatus ibu kota negara. Ini alasannya.
BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Bantuan Pemerintah: Pembebasan Lahan hingga Perizinan
18 hari lalu
BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Bantuan Pemerintah: Pembebasan Lahan hingga Perizinan
Ini sejumlah bantuan pemerintah pada BSD dan PIK 2 yang masuk PSN. Mulai dari pembebasan lahan hingga perizinan.
Anggota Dewan Cecar Bahlil soal Pengembangan PIK 2 dan BSD: Mengapa Bisa Dapat PSN?
18 hari lalu
Anggota Dewan Cecar Bahlil soal Pengembangan PIK 2 dan BSD: Mengapa Bisa Dapat PSN?
Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mencecar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal PSN PIK 2 dan BSD.
Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN
19 hari lalu
Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal penetapan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi Proyek Stratgis Nasional (PSN).
Jokowi Suntikan Rp 6 Triliun ke PT Wijaya Karya untuk Selesaikan PSN
19 hari lalu
Jokowi Suntikan Rp 6 Triliun ke PT Wijaya Karya untuk Selesaikan PSN
Presiden Jokowi menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) sebesar Rp 6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA.
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik
20 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik
Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.
Berikut Daftar 14 PSN yang Disetujui Jokowi Termasuk BSD dan PIK 2, Sepanjang 2013-2023 Telah Rampung 190 PSN
20 hari lalu
Berikut Daftar 14 PSN yang Disetujui Jokowi Termasuk BSD dan PIK 2, Sepanjang 2013-2023 Telah Rampung 190 PSN
Pada 2024, Jokowi menyetujui 14 PSN Baru termasuk BSD milik Sinar Mas dan PIK 2 dari Agung Sedayu Group. Rentang 2013-2023 telah rampung 190 PSN.