TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor, Ade Yasin tetap ingin pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak menganggarkannya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.
"Karena, selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor," ungkap Ade di Cibinong, Bogor, Rabu, 24 Februari 2021.
Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi. Dampaknya yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.
"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," kata Ade Yasin.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak jadi menggarap Jalur Puncak II, ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
