Mau Dapat Bantuan UMKM 2021? Cek 2 Situs Resmi Berikut Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembuatan patung peraga anatomi tubuh di Cinangka, Depok, Senin, 27 Juli 2020. Pemerintah mengucurkan dana sebesar 123,46 triliun untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi corona. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja menyelesaikan pembuatan patung peraga anatomi tubuh di Cinangka, Depok, Senin, 27 Juli 2020. Pemerintah mengucurkan dana sebesar 123,46 triliun untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi corona. TEMPO/Tony Hartawan

    Dalam petunjuk yang diterbitkan Menteri Teten tersebut, tercantum juga prosedur untuk pengajuan calon penerima BPUM. Jika proses ini selesai, maka dana bantuan akan disalurkan lewat beberapa bank penyalur seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, hingga PT Bank Syariah Mandiri.

    Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai BPUM, Kementerian Koperasi sudah menerbitkan infografis FAQ di laman resmi mereka. Infografis tersebut bisa diakses di situs: http://www.depkop.go.id/pemulihan-ekonomi-nasional

    2. FormuliR BRI

    Salah satu bank penyalur bantuan yaitu BRI telah menyediakan portal khusus untuk program pemerintah ini. Lewat portal ini, masyarakat bisa mengecek, apakah nama mereka terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

    Situs tersebut yaitu: https://eform.bri.co.id/

    Dalam situs tersebut, sudah ada submenu BPUM. Setelah dipilih, keluar halaman untuk mengecek penerima BPUM. Masyarakat tinggal memasukkan nomor KTP masing-masing.

    Bila masuk sebagai calon penerima bantuan UMKM itu, maka masyarakat bisa berkoordinasi dengan bank penyalur terkait. Bila tidak, maka halaman tersebut akan memberitahu informasi berupa "Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM".

    Baca: Bantuan Dinilai Tumpang Tindih, DPR Desak Pemerintah Bentuk Pusat Data UMKM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.