Alasan Sri Mulyani Prediksi Konsumsi Rumah Tangga Terus Menguat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi konsumsi rumah tangga terus menguat. Sebab, program perlindungan sosial pemulihan ekonomi nasional (PEN) seperti bantuan sosial memberikan bantalan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan.

    "Konsumsi rumah tangga menunjukkan arah perbaikan, tercermin dari perbaikan penerimaan PPN DN (Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri) bruto," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa, 23 Februari 2021.

    Pada kuartal II 2020 pertumbuhan konsumsi minus 5,5 persen, kuartal III minus 4,0 persen, dan kuartal IV minus 3,6 persen. Adapun konsumsi rumah tangga berkontribusi pada 57,7 persen Produk Domestik Bruto atau PDB.

    Menurutnya, program perlindungan sosial pemulihan ekonomi nasional efektif menahan penurunan konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan. Di mana tingkat kemiskinan 2020 sebesar 10,2 persen.

    ADVERTISEMENT

    Angka itu lebih rendah dari prediksi Bank Dunia. Di mana Bank Dunia memperkirakan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 11,8 persen tanpa Program Perlindungan Sosial.

    Dia mengatakan aktivitas konsumsi masyarakat diperkirakan terus membaik, diperkuat dengan proyeksi Bank Indonesia soal tren perubahan Retail Sales Indeks Januari (yoy) berbalik arah atau meningkat dari sebelumnya.

    Kendati begitu, Sri Mulyani mengatakan di risiko penyebaran Covid-19 masih tinggi. Karena itu, penanganan pandemi dan vaksinasi menjadi kunci pemulihan konsumsi masyarakat dan akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

    HENDARTYO HANGGI

    Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 45,7 Triliun hingga Januari 2021, Naik 31,5 Persen


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.