Lebih jauh, Basuki memaparkan, upaya mengatasi banjir masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. "Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain,” ucapnya.
Ia lalu mencontohkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. “Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Meski penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, menurut Basuki, tapi cara ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. “Ketika parameter rancangannya berubah atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal."
Oleh karena itu, kata Basuki, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi dan tujuan bersama. “Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai,” katanya.
Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satu penyebab banjir adalah curah hujan ekstrem. Tapi, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga jadi salah satu pemicu bencana banjir belakangan ini.
Bahkan, kata Basuki, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun juga menyebut ada 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Sehingga, kondisi ini juga mengancam kelestarian DAS dan kemampuan pemulihan lahan kritis yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan banjir. "Yang saat ini hanya sekitar 230 ribu hektare per tahun atau 1,66 persen (dari total lahan kritis)," kata dia.
Baca: Banjir Jakarta, Pemerintah Didesak Segera Evaluasi IMB dan Proyek Reklamasi
