Indef Ingatkan Jangan Sampai Perusahaan Bebani Biaya Vaksin Mandiri ke Pegawai

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Jokowi meninjau proses vaksinasi Covid-19 tahap dua bagi pedagang Pasar Tanah Abang. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Jokowi meninjau proses vaksinasi Covid-19 tahap dua bagi pedagang Pasar Tanah Abang. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan perusahaan tidak boleh membebankan biaya ke pegawai dalam vaksin COVID-19 secara mandiri. 

    "Vaksin itu jangan berbayar, pada prinsipnya vaksin itu adalah barang publik atau gratis," ujar Rusli Abdullah ketika dihubungi di Jakarta, Rabu 17 Februari 2021.

    Kendati demikian, ia mengatakan Perusahaan dapat mengajukan insentif kepada pemerintah atas pelaksanaan vaksinasi secara mandiri.

    "Bisa berupa insentif fiskal, di tengah pandemi perusahaan butuh insentif dari pemerintah dalam menjalankan usahanya," ucap peneliti Indef ini.

    Rusli juga mengatakan pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh perusahaan dapat mempercepat program vaksinasi nasional.

    Pemerintah menargetkan sedikitnya 182 juta orang atau 70 persen dari total penduduk untuk disuntik vaksin COVID-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.