TEMPO.CO, Jakarta -Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menempati urutan teratas tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini secara nasional di masa pandemi Covid-19 ini.
Badan Pusat Statistik atau BPS melansir gini ratio DIY saat ini sebesar 0,437 per September 2020 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 0,434. “Tidak mudah menjawab pertanyaan (upaya memperbaiki rasio gini) itu di tengah ketidakpastian situasi saat ini,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon laporan itu di Yogyakarta Selasa 16 Februari 2021.
Baca Juga: Penyebab Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Tiap Provinsi Berbeda Menurut BPS
Sultan HB X menuturkan untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran penduduk itu salah satu langkah yang perlu ditempuh pemerintah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dengan menggenjot investasi masuk ke daerah."Namun dalam situasi ini tidak mungkin juga ada investasi akan masuk di Yogyakarta," kata dia.
Yang bisa dimanfaatkan untuk menopang dan menjaga kestabilan perekonomian daerah saat ini, ujar Sultan, hanyalah APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Bagaimana agar anggaran daerah itu tetap bisa terserap dan dimanfaatkan semaksimal mungkin membantu tetap berjalannya roda perekonomian. Seperti melalui pemberian stimulus dan relaksasi bagi para pelaku usaha yang terdampak.
"Program bantuan yang bersifat bantuan stimulus saya tanda tangani cepat agar bisa direalisasikan. Tidak perlu menunggu akhir tahun yang sebetulnya juga bulan Februari ini sudah bisa direalisasikan," kata dia.
Sultan menambahkan saat ini yang menjadi fokus pemerintah daerah ekonomi tetap bisa tumbuh meskipun sedikit kenaikannya. Sehingga tidak sampai minus lagi seperti tahun 2020 lalu di mana perekonomian di DIY minus sekitar 2,3 persen.
Ia menuturkan meski investasi masih tak bisa diandalkan tahun ini, namun ia berharap keberadaan proyek strategis nasional seperti jalan tol, kereta api bandara, dan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian. "Nilai proyek nasional itu triliunan rupiah, kami harap bisa memberi ruang ekonomi Yogya tahun ini lebih bertumbuh meski tak begitu besar," kata dia.
Sultan menambahkan tahun 2021 ini pihaknya belum bisa menentukan target kinerja pemerintah terkait target pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab situasi pandemi ini juga belum bisa diproyeksi kapan akan berakhir. "Sangat sulit saat ini untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi," kata dia di Yogyakarta.
