Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Alokasi Anggaran Pemulihan Ekonomi di 2021 Naik jadi 688,33 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Tahun 2021 mencapai Rp 688,33 triliun. Angka tersebut meningkat dari proyeksi pada 5 Februari 2021 sebesar Rp 627,9 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 579 triliun, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan di sektor kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam siaran langsung, Senin, 15 Februari 2021.

Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran PEN sektor kesehatan yang pada tahun lalu hanya Rp 63,5 triliun, tahun ini melonjak menjadi Rp 173,3 triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya untuk vaksinasi hingga insentif tenaga kesehatan.

Di sisi lain, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial justru turun. Pada tahun lalu, pemerintah membelanjakan hingga sekitar Rp 220 triliun untuk sektor tersebut. Tahun ini, angkanya turun menjadi Rp 150,21 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pembiayaan korporasi pada tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp 187,17 triliun. "Pada 2020, dukungan UMKM adalah sebesar Rp 173 triliun," ujar Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dukungan untuk UMKM itu alokasinya ditambah, menurut dia, agar perekonomian nasional bisa segera pulih. Sementara itu, alokasi anggaran untuk insentif usaha pada 2021 adalah sebesar Rp 53,86 triliun.

Berikutnya, anggaran untuk program prioritas juga disiapkan sebesar Rp 123,8 triliun pada tahun ini. "Program prioritas akan diakselerasi, terutama untuk membangun kembali infrastruktur pariwisata, program padat karya, dan membangun ketahanan pangan, konektivitas, serta ICT," ujar Sri Mulyani.

Baca: Kwik Kian Gie Adu Argumen dengan Stafsus Sri Mulyani Soal Bunga Utang

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KAI Tetap Wajibkan Penumpang Kereta Pakai Masker dan Vaksin Booster

18 menit lalu

Petugas KAI Commuter melakukan pemeriksaan sertifikasi vaksinasi terhadap calon penumpang di Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 22 September 2021. Setelah pengumuman PPKM di Jakarta diperpanjang kembali, Pihak KAI Commuter mewajibkan setiap calon penumpang agar sudah melakukan vaksinasi, penggunaan masker ganda, serta menetapkan protokol kesehatan. TEMPO/Daniel Christian D.E
KAI Tetap Wajibkan Penumpang Kereta Pakai Masker dan Vaksin Booster

SE terbaru menyebutkan vaksinasi booster hingga memakai masker tak lagi menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri.


UMKM di Kemanggisan dapat Pelatihan Desain Kemasan Custom Stamp dari Universitas Mercu Buana

2 jam lalu

Pelatihan desain kemasan menggunakan custom stamp oleh Universitas Mercu Buana kepada para pelaku UMKM di Kemanggisan, Jakarta Barat. Foto: Istimewa
UMKM di Kemanggisan dapat Pelatihan Desain Kemasan Custom Stamp dari Universitas Mercu Buana

Universitas Mercu Buana bersama mitra UMKM Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat menggelar gerakan desain kemasan menggunakan custom stamp


Keluhkan Target Investasi 2024 Rp 1.600 T dan Anggaran BPKM Rp 1,2 T, Bahlil: Bingung Kita

8 jam lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Keluhkan Target Investasi 2024 Rp 1.600 T dan Anggaran BPKM Rp 1,2 T, Bahlil: Bingung Kita

Bahlil Lahadalia mengeluhkan target investasi pada 2024 yang naik menjadi Rp 1.600 triliun, sedangkan alokasi anggaran yang diterima kementeriannya kecil.


Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

12 jam lalu

Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 9 Juni 2023 dimulai dari pernyataan Luhut soal pentingnya orang bule untuk mengawasi proyek di IKN.


Ribuan Orang Hadiri Pembukaan Muslim Life Fair di Yogyakarta, Pameran Produk Halal UMKM

1 hari lalu

Event Muslim Life Fair 2023 berlangsung 9-11 Juni di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ribuan Orang Hadiri Pembukaan Muslim Life Fair di Yogyakarta, Pameran Produk Halal UMKM

Ratusan brand baik lokal maupun nasional hadir dalam gelaran Muslim Life Fair Yogyakarta.


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

1 hari lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) hadiri rapat pembahasan tentang transaksi janggal 349 triliun dengan DPR RI komisi III di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023. Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RDPU Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023. Dari angka 349 triliun ini nilai tepatnya adalah Rp349.874.187.502.987. TEMPO/ Febri Angga Palguna
33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

Bagaimana tanggapan Mahfud MD soal 33 LHA berkaitan dengan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang diungkap Ketua KPK Firli Bahuri?


Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

1 hari lalu

Luhut Ungkap Isi Pembicaraanya dengan Haris Azhar Saat Salaman di Sidang
Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

Komisi Kejaksaan juga melakukan rapat pleno perihal ini pada Senin, 12 Juni 2023, perihal laporan kuasa hukum Haris Azhar dan fatia Maulidiyanti.


Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

Kemenkeu menerapkan penghentian layanan perusahaan tidak taat membayar piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak


Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Ekonom Sebut Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Butuh Banyak Prasyarat dan Waktu Panjang

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang.