TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mempertanyakan motif dibalik usulan pelibatan swasta dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri. Pasalnya, sebelumnya rencana vaksinasi mandiri sempat dibatalkan pemerintah dan digantikan dengan vaksin gratis untuk semua penduduk.
"Isu vaksin mandiri oleh BUMN pernah mencuat di awal program vaksinasi, namun ditepis oleh pemerintah dengan menyampaikan secara terbuka bahwa vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Jika sekarang muncul lagi isu melibatkan sektor swasta untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, saya perlu mempertanyakan apa motif dibalik usulan tersebut?" ujar Netty dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Februari 2021.
Netty mempertanyakan apakah langkah tersebut untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau justru ada motif lain di belakangannya. "Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," ujar Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.
Pemerintah mempertimbangkan vaksin mandiri atau gotong royong sebagai saran dari pengusaha, untuk meringankan pembiayaan dan mempercepat tercapainya imunitas kolektif. Sekitar 26 juta karyawan BUMN dan swasta akan mendapat prioritas vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik.
Menurut Netty, pemerintah telah menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan program vaksinasi dalam masa satu tahun dengan target, sasaran dan strategi vaksinasi yang terukur.
