Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,08 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,89 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
Suhariyanto menjelaskan angka gini ratio berkisar 0-1 atau apabila terjadi peningkatan, artinya ketimpangan semakin tinggi. Apabila gini ratio mencapai 0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lain.
Sedangkan apabila gini ratio sama dengan 1, berarti ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
Adapun pergerakan gini ratio di setiap provinsi berbeda, karena ada yang mengalami peningkatan dan ada juga provinsi yang mengalami penurunan gini ratio. Kondisi itu, kata dia, disebabkan perilaku masyarakat yang berbeda baik 40 persen lapisan ekonomi terbawah, 40 persen lapisan menengah dan 20 persen atas.
Sedangkan berdasarkan provinsi, rasio gini atau ketimpangan tertinggi terjadi di Yogyakarta sebesar 0,437, Gorontalo (0,406), DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388) dan NTB (0,386). Sedangkan rasio gini terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,257.
HENDARTYO HANGGI | ANTARA
Baca: Maret 2020, Ketimpangan Ekonomi Tumbuh Paling Tinggi di Jakarta
