KKP Kembangkan Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan Jadi Kawasan Minapolitan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan, Belitung menjadi kawasan minapolitan. Saat ini KKP melakukan kajian dan peninjauan lokasi rencana pengembangan tersebut untuk memajukan sektor perikanan nasional.

    "Penyiapan lahannya saat ini masih dalam pembahasan dan akan dibantu disiapkan oleh Bapak Bupati. Kawasan PPN Tanjungpandan saat ini 4,93 hektar dan rencananya akan kita kembangkan hingga 20 hektar," kata Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Frits P Lesnussa dalam keterangan tertulis Ahad, 14 Februari 2021.

    Dia mengatakan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan ini nantinya akan terintegrasi tidak hanya untuk aktivitas perikanan, namun juga pertanian dan pariwisata berbasis mina agro eco tourism.

    Peninjauan itu dilakukan langsung oleh Frits bersama Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Heru Dewanto serta didampingi Bupati Belitung Sahani Saleh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Firdaus Zamri dan Direktur PT Belitong Mandiri (BUMD) Azrul Azwar.

    Frits mengatakan posisi geografis Kabupaten Belitung yang sangat strategis, di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dan di perlintasan jalur Singapura - Australia menjadi alasan PPN Tanjungpandan perlu dilakukan pengembangan. Selain itu juga karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah karena berdampingan dengan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Bangka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.