Komitmen Menteri PUPR Hilangkan Perlintasan Sebidang Secara Bertahap

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perhubungan Tutup Perlintasan Sebidang di Rel Kereta

    Perhubungan Tutup Perlintasan Sebidang di Rel Kereta

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono berkomitmen menghilangkan perlintasan sebidang secara bertahap untuk mengurangi kasus kecelakaan di jalan raya.

    "Kami sedikit demi sedikit  secara bertahap menghilangkan satu bidang persimpangan antara jalan dan kereta api," kata Menteri PUPR Basuki di Solo, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Ia mengatakan sudah berkeliling ke sejumlah jalan di Kota Solo, beberapa titik yang harus segera diperbaiki di antaranya "underpass" atau jalur bawah Gilingan dan Joglo.

    "Itu akan kami kerjakan dengan PT KAI dan Kementerian Perhubungan, kami sedang koordinasi apakah akan membuat 'underpass' ataukah 'elevated' (jalur layang) kereta api seperti di Gambir. Jadi lebih rapi," katanya.

    Ia mengatakan beberapa upaya tersebut dilakukan untuk menghilangkan perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan raya."Nanti kami pakai konstruksi mortar busa, ramah lingkungan dan prosesnya lebih cepat. Ini seperti yang dipakai di Antapani Bandung," katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo meminta kementerian juga segera memikirkan jalur lambat yang ada di Jalan Ir Sutami dan Jalan Kolonel Sutarto."Sampai saat ini lima wali kota belum mampu menyelesaikan jalur lambatnya. Nampaknya wali kota yang baru nanti yang akan menyelesaikan agar bisa dilewati kendaraan tidak bermotor," katanya.

    Sementara itu, anggota komisi V DPR RI Sadewo mengatakan akan mendukung sepenuhnya untuk anggaran rencana pembangunan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Kota Solo. Termasuk perlintasan sebidang.

    Baca Juga: Catat 22 Kecelakaan, PT KAI Kembali Gelar Sosialisasi Perlintasan Sebidang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.