TEMPO.CO, Jakarta -Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia telah melakukan survei ke pelaku usaha yang melakukan vaksin Covid-19 mandiri kepada pekerjanya.
Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan pengusaha berharap harga vaksin yang harus mereka bayarkan tak lebih dari Rp 1 juta. "Harganya tak lebih dari Rp 1 juta untuk satu dosisnya yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Tapi kami masih menunggu bagaimana aturan dari pemerintah saja," kata Rosan, Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: DKI Persiapkan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua
Adapun, terkait dengan jumlah penerima vaksin lewat program tersebut berkisar 25-30 juta orang dengan total vaksin yang akan diimpor sekitar 60 juta dosis. Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan kemungkinan besar akan melibatkan perusahaan farmasi swasta nasional.
Menurut Rosan, perusahaan farmasi swasta dari dalam negeri berpeluang menjadi importir vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Vaksin untuk program tersebut akan didatangkan dari beberapa produsen di seluruh dunia, kecuali Sinovac.
“Kami sudah bicara juga dengan mereka [perusahaan farmasi swasta nasional], ini masih dikoordinasikan dengan pemerintah untuk regulasinya bagaimana swasta diperbolehkan untuk impor langsung,” katanya
Rosan tak bisa memastikan kapan regulasi terkait impor vaksin Covid-19 oleh swasta bisa rampung. Namun yang jelas, kebijakan mengenai program Vaksinasi Gotong Royong kemungkinan bisa diselesaikan oleh pemerintah pada pekan ketiga Februari 2021.
Dengan demikian, program vaksinasi yang menargetkan pekerja swasta itu bisa dimulai setidaknya pada Maret 2021 menggunakan vaksin Sinovac yang didatangkan oleh BUMN farmasi PT Bio Farma (Persero).
Sebagai catatan, vaksin buatan Sinovac saat ini menjadi satu-satunya vaksin Covid-19 di Indonesia yang sudah mengantongi izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Ada dua skema untuk program Vaksinasi Gotong Royong, yang pertama akan bekerjasama dengan BUMN dulu, Bio Farma dalam hal ini. Nantinya, jika [swasta] diizinkan impor langsung itu next step-nya,” ungkap Rosan.
Rosan menambahkan program Vaksinasi Gotong Royong akan berjalan beriringan dengan program vaksinasi pemerintah. Dia memastikan program tersebut tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi pemerintah di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk saat ini.
“Untuk lokasi pemberian vaksin, kami masih menegosiasikan dengan pemerintah untuk kesepakatannya. Tetapi tidak akan mengganggu pelayanan yang ada dan akan dilibatkan juga rumah sakit swasta,” tuturnya.
