Ekonom Ingatkan Relaksasi PPnBM Mobil Baru Bakal Turunkan Penerimaan Negara

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyebut ada dua hal yang perlu menjadi perhatian terkait kebijakan relaksasi PPnBM untuk kendaraan bermotor.

    Ia mengatakan masalah yang berpotensi timbul adalah turunnya penerimaan negara dari kendaraan bermotor. Padahal, tutur dia, rasio pajak terus alami penurunan dan negara sedang alami pelebaran defisit anggaran.

    "Bagaimanapun juga penerimaan pajak dari kendaraan bermotor sangat penting untuk menambal pendapatan negara," ujar Bhima kepada Tempo, Jumat, 12 Februari 2021. Kalau penerimaan pajak turun, maka defisit melebar konsekuensi ke potong anggaran yang esensial atau cari pinjaman utang baru.

    Selain itu, Bhima juga mempertanyakan mengenai bisa tidaknya relaksasi PPnBM tersebut langsung menaikkan penjualan mobil. Pasalnya, saat ini masalah mobilitas penduduk masih rendah. Sehingga, prioritas belanja masyarakat bukan membeli mobil baru.

    "Setidaknya, jika prediksi Bappenas soal virus bisa terkendali September 2021 maka prioritas belanja masyarakat adalah kesehatan, makanan minuman dan kebutuhan primer lain," tutur Bhima. Sedangkan, kendaraan bermotor bukan prioritas utama, masih dianggap kebutuhan tersier bahkan di kelas menengah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.