TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris, mengkritik rencana anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sebesar Rp 287 miliar untuk membuat studi dan rekomendasi kebijakan. Andi mengatakan hasil pemanfaatan anggaran jumbo ini tidak berguna untuk masyarakat.
“Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 Kementerian ESDM Rp 287 miliar hanya untuk kebijakan, rekomendasi, studi. Saya sebelumnya sudah di Komisi VII, saya bongkar semua, saya bandingkan itu (anggaran) redundant, berulang-ulang,” tutur Andi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, 19 Januari 2021.
Potongan video rapat berisi kritik yang dilayangkan Andi ini belakangan kembali viral di media sosial. Andi kemudian menyoroti rincian anggaran untuk pembuatan kebijakan itu. Ia pun menyoroti pos pembuatan draf keputusan menteri terkait kewilayahan subsektor batu bara yang kebutuhan dananya mencapai Rp 4,9 miliar.
Ia menyinggung anggaran pembuatan kebijakan yang tak tersentuh oleh lembaga anti-rasuah dan auditor keuangan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Di mana hati nurani Bapak-bapak Ibu-ibu di Kementerian ESDM? Saya tahu pekerjaan ini tidak bisa diperiksa oleh KPK, tidak bisa diperiksa oleh BPK karena enggak kelihatan. Tapi Bapak-bapak enggak punya hati semuanya,” kata dia.
