Anggota DPR Pertanyakan Keamanan Dana Pekerja Migran di BPJS Ketenagakerjaan

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar dana kepesertaan Pekerja Migran Indonesia atau PMI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan tidak bermasalah seiring dugaan kasus investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang tengah ramai dibicarakan.

Dia meminta dana Pekerja Migran Indonesia yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan jaminan keamanan. Sebab, papar Mufida, ia mengetahui sendiri perjuangan berat Pekerja Migran Indonesia untuk bisa berangkat ke luar negeri.

"Mudah-mudahan dana hasil keringat saudara-saudara kita PMI yang merantau, meninggalkan keluarga sampai menjual aset dan hutang, semoga tidak termasuk dalam persoalan kasus investasi yang lagi ramai terkait dugaan penyimpangan investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dana PMI masuk di sana menangis kita," ujar Mufida dalam keterangannya, keterangan tertulis, Rabu, 10 Februari 2021.

Mufida mengatakan dana yang dititipkan PMI kepada BPJS Ketenagakerjaan cukup besar. PMI membayar dana ke BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Baca Juga: Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Dana Aman, Tidak Ada Kerugian

Dia berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan amanah dalam mengelola keuangan, khususnya dana dari pekerja migran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam jumlah besar mencapai ratusan miliar setiap kali keberangkatan.

“BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena BPJS setiap kali ada pemberangkatan bisa mengantongi ratusan miliar, jadi kami sangat berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan amanah agar tidak merugikan teman-teman PMI yang saat ini serba susah apalagi di tengah pandemi,” ujarnya.

Mufida juga berharap klaim-klaim PMI yang gagal bukan disebabkan oleh adanya indikasi penyimpangan dana investasi yang tengah menjadi perbincangan.

"Mereka mau berangkat titip dana perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya tekankan benar-benar, tolong BPJS Ketenagakerjaan amanah dalam mengelola dana PMI. Ini amanah yang wajib dipertanggungjawabkan dunia akhirat," kata Mufida.

Ia memahami kesulitan dan perjuangan teman-teman PMI yang harus berjuang sendiri di tanah rantau dengan mengorbankan yang mereka miliki di Tanah Air.

BPJS Ketenagakerjaan memaparkan data jumlah kepesertaan Pekerja Migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Sementara peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PMI yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang. Dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dihimpun dari PMI sebanyak Rp 263,488 miliar.






1.375 Pekerja Migran Asal Bali di Turki dalam Kondisi Aman

15 jam lalu

1.375 Pekerja Migran Asal Bali di Turki dalam Kondisi Aman

Sebanyak 1.375 pekerja migran Indonesia asal Bali yang bekerja di Turki tidak ada yang menjadi korban gempa M 7,8, yang terjadi Senin lalu.


Rupiah Menguat 30 Poin di Level Rp 15.117 per Dolar AS

19 jam lalu

Rupiah Menguat 30 Poin di Level Rp 15.117 per Dolar AS

Rupiah menguat 30 poin di level Rp 15.117 per dolar AS dalam perdagangan Rabu, 8 Februari 2023


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

1 hari lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

1 hari lalu

Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

Jokowi meyakini anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.


Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

1 hari lalu

Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

Nilai ajuan investasi industri SMK yaitu mencapai Rp 2,3 triliun.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

2 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

2 hari lalu

Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

Menteri Modal Bahlil Lahadalia menyebut membuka lapangan pekerjaan baru utamanya pada perusahaan yang memiliki investasi asing tidaklah mudah.


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?