Dirut BPJS Kesehatan: Sejak Juli 2020 Tidak Ada Lagi Gagal Bayar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjenguk pasien yang tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Jika ingin cuci darah, kini pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi membuat surat rujukan ulang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), melainkan cukup mendaftar dan merekam sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat mereka mendapat layanan. TEMPO/Tony Hartawan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjenguk pasien yang tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Jika ingin cuci darah, kini pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi membuat surat rujukan ulang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), melainkan cukup mendaftar dan merekam sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat mereka mendapat layanan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan semua yang gagal bayar termasuk tagihan-tagihan sudah tidak ada lagi pada akhir 2020.

    "Sejak Juli 2020 tidak ada lagi gagal bayar," kata Fachmi dalam konferensi pers virtual, Senin, 8 Februari 2020.

    Hal itu, kata dia merupakan pencapaian positif, karena pada akhir 2019 BJPS Kesehatan ada gagal bayar sebesar Rp 15,51 triliun. Sedangkan saat ini, kata dia, BPJS Kesehatan memiliki klaim dalam proses bayar sebesar Rp 1,19 triliun.

    "Itu harus diverifikasi dulu lalu ada waktu jatuh tempo ditentukan," ujarnya.

    Adapun data unaudited mencatat, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31 Desember 2020, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp 18,74 triliun.

    Selain itu, kata dia, dengan tata kelola yang andal, Program JKN-KIS diharapkan pada 2021 mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan
    tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan sesuai regulasi.

    BACA: Arus Kas BPJS Kesehatan pada 2020 Surplus Rp 18,7 Triliun, Ini Sebabnya

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.