Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mentan: Kerja di Sektor Pertanian Jadi Pilihan Utama Masyarakat di Masa Pandemi

image-gnews
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan petani mengoprasikan mesin pemotong padi saat panen raya, di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Lampung, Selasa 6 Oktober 2020. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan sektor pertnian menjadi kekuatan ditengah pandemic COVID-19, sektor pertanian Lampung diharapkan bukan hanya memenuhi kebutuhan Lampung melainkan untuk Indonesia juga. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan petani mengoprasikan mesin pemotong padi saat panen raya, di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Lampung, Selasa 6 Oktober 2020. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan sektor pertnian menjadi kekuatan ditengah pandemic COVID-19, sektor pertanian Lampung diharapkan bukan hanya memenuhi kebutuhan Lampung melainkan untuk Indonesia juga. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bekerja di sektor pertanian menjadi pilihan utama masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

"Hal ini dilihat dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat 2,23 persen dibanding tahun sebelumnya," kata Syahrul dalam rapat dengan komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 8 Februari 2021.

Dia mengatakan sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar 38,2 juta jiwa atau 29,76 persen dari total penduduk bekerja yang sebanyak 128,4 juta orang.

Untuk mencapai target pembangunan 2021, kata dia, Kementan harus bekerja lebih keras dan tidak dapat bekerja sendiri.

Menurutnya, Kementan selalu membuka diri bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan kementerian atau lembaga pemerintah lain maupun non pemerintahan. Lebih khusus lagi dengan lembaga legislatif melalui komisi IV DPR untuk berdiskusi dan konsultasi terkait rencana kerja maupun evaluasi terhadap pembangunan pertanian yang telah maupun sedang dilaksanakan.

"Dengan harapan Kementan dapat melaksanakan program pembangunan pertanian tahun anggaran 2021 lebih fokus guna mewujudkan kemandirian penyediaan pangan penduduk, meningkatkan daya saing produksi pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dia memaparkan data terbaru Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan PDB pertanian triwulan IV 2020 tumbuh 2,59 persen. Begitu pula selama satu tahun terakhir PDB pertanian tumbuh 1,75 persen.

Hal itu terjadi di tengah terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia tahun 2020 yang mencapai minus 2,07 persen."Hal yang menggembirakan juga terlihat dari indikator nilai tukar petani," ujarnya.

BPS mencatat NTP pada Januari 2021 mencapai 103,26 atau naik 0,01 persen dibandingkan dengan NTP Desember 2020. Penyesuaian strategi, program, dan kegiatan di tengah pandemi Covid-19 yang telah dilakukan telah memberi dampak pada PDB sektor pertanian. Sedangkan nilai ekspor kumulatif selama Desember 2020 mencapai Rp 451,7 triliun atau meningkat 15,79 persen dari 2019 yang sebesar Rp 390,1 triliun.

Baca Juga: Anggaran Kementan Dipotong Rp 6,33 Triliun, Ini Detail Penyesuaian Alokasinya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

6 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

13 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

14 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

16 jam lalu

Sejumlah tersangka dihadirkan dalam konferensi pers kasus praktek match fixing dan judi online di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023. Polri bekerja sama dengan Satgas Antimafia Bola menangkap 8 tersangka kasus pengaturan skor di Liga 2, sebelumnya PSSI dan Kapolri telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengamanan kompetisi sepak bola Tanah Air. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top 3 Hukum: Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Syahrul Yasin Limpo dan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK

Nilai agregat perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2023, menurut catatan PPATK, mencapai Rp327 triliun.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

1 hari lalu

Tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri), Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pihak Syahrul Yasin Limpo Belum Bahas Dugaan Uang Hanan Supangkat yang Disita KPK Berhubungan dengan NasDem

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kliennya belum ada membahas soal penggeledahan KPK di rumah Hanan Supangkat.


Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

1 hari lalu

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan hadir untuk menyaksikan sidang perdana dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Novel Baswedan Khawatir Penanganan Kasus Firli Bahuri Lambat karena Unsur Politis

Novel Baswedan mengakhatirkan proses yang lama itu akibat munculnya unsur politis dalam menangani kasus Firli Bahuri yang memeras SYL.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.