Selanjutnya kedua adalah risiko operasional. Risiko tersebut menyangkut terkendalanya pelaksanaan di lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, koordinasi pusat dan daerah, validitas data, dan banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan dalam waktu secepatnya.
Adapun ketiga ialah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan memungkinkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk risiko penyimpangan, yang dapat menimbulkan risiko hukum.
Terakhir keempat adalah risiko penyajian laporan keuangan. Hendra menerangkan, risiko penyimpangan di masa pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi akun belanja modal, belanja barang, persediaan, dan aset tetap berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menceritakan tentang keluhan Juliari Batubara terhadap rumitnya penyaluran bantuan sosial atau bansos. Keluhan tersebut disampaikan saat mantan Menteri Sosial yang terjerat dugaan kasus korupsi ini menemui Mahfud pada awal masa pandemi Covid-19.
Ketika awal-awal pandemi, kata Mahfud, Juliari Batubara datang dan bilang, "‘Pak ini kami dana banyak, tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggungjawaban dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terlalu rumit’."
Baca: Mahfud MD Cerita Juliari Batubara Pernah Mengeluh Rumitnya Penyaluran Bansos
