BPN Pastikan Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Fisik Sama-sama Diakui

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sertifikat tanah. ANTARA

    Sertifikat tanah. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (BPN) Yulia Jaya Nirmawati memastikan Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang sudah dipegang oleh masyarakat. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat sebelumnya bahwa sertifikat tanah akan ditarik pemerintah dan digantikan dengan sertifikat tanah elektronik

    Yulia menjelaskan, penarikan sertifikat tanah hanya dilakukan jika masyarakat mengajukannya untuk dijadikan sertifikat tanah elektronik. "Jadi, tidak akan ditarik oleh kantor pertanahan," kata Yulia dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.

    Pemberlakuan sertifikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap pada tahun 2021. Yulia memastikan bahwa baik sertifikat tanah fisik (analog) dan sertifikat tanah elektronik diakui Kementerian ATR/BPN.

    Pemberlakuan sertifikat elektronik ini merupakan bukti transformasi digital yang dilakukan untuk Kementerian ATR/BPN. Dengan data yang sudah terintegrasi secara elektronik, fisiknya juga terintegrasi secara elektronik.

    Lebih jauh Yulia memaparkan prosedur yang perlu dilalui masyarakat jika ingin membuat sertifikat tanah elektronik tersebut. "Harus membuat email dan mengaktifkan email tersebut serta diinfokan kepada kantor pertanahan, apabila ingin membuat sertifikat elektronik. Jika sertifikat tanah elektronik sudah jadi, akan dikirim melalui email tersebut," ujarnya.

    Seperti diketahui, BPN diamanatkan untuk mengatur dan mengelola administrasi pertanahan. Permasalahan yang dihadapi selama ini, tutur Yulia, misalnya adanya kasus sertifikat tanah ganda, yang akhirnya mengakibatkan sengketa pertanahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.