Bantuan Subsidi Upah Tak Dianggarkan di APBN 2021, DPR: Pertimbangkan Ulang

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

    Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi Upah. Pasalnya bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja yang terdampak Covid-19.

    "Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujar Saleh kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.

    Saleh mengatakan sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di pertengahan 2020, ia telah meminta agar bantuan itu justru diperluas sasarannya. Sehingga, bantuan tersebut juga bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    "Kami meminta supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan, pedagang asongan, buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran," ujarnya. "Buruh itu, seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan."

    Baca Juga: Pengusaha Usul Bantuan Subsidi Upah Dilanjutkan Sebelum Ekonomi Pulih

    Meskipun demikian, ia mengatakan perkara data tersebut perlu dibenahi. Mengingat pada penyaluran bantuan subsidi upah 2020 pun tidak terealisasi seratus persen. Sehingga, perluasan bisa dilakukan dengan tepat sasaran.

    Terakhir, Saleh meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut mengingat bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sedangkan daya beli adalah salah satu cara memulihkan ekonomi nasional.

    "Kalau daya beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik. Jadi kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu pertimbangkan ulang," tutur dia.

    Kalau pun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum regional dan para pekerja informal.

    "Lalu sasar juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja dengan BLT. Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi sekali lagi jangan dulu diputus," ujar Saleh.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja bergaji di bawah RP 5 juta per bulan.

    "Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

    Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran PEN 2021, Ida mengatakan tidak nampak kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.