Resmi Digunakan di Stasiun 5 Februari, Harga Tes GeNose Dilego Rp 20 Ribu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas meniup kantong nafas untuk dites dengan GeNose C19 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Ahad, 24 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas meniup kantong nafas untuk dites dengan GeNose C19 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Ahad, 24 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan tarif tes pemindaian Covid-19 menggunakan GeNose dilego Rp 20 ribu. Tarif berlaku selama uji coba atau prelaunching.

    "Tarif yang dikenakan pada saat uji coba atau pre launching ini adalah Rp20.000," ujar Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.

    GeNose mulai bisa digunakan sebagai alat tes kesehatan alternatif selain tes PCR dan rapid Antigen di stasiun kereta api mulai 5 Februari 2021. Pada tahap pertama, tes GeNose dilayani di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Tugu Yogyakarta.

    Penggunaan GeNose di moda transportasi diatur dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu penggunaan GeNose diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

    Pada SE Nomor 11 disebutkan bahwa penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta antar-kota mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021 wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan GeNose, rapid test antigen, atau RT-PCR yang menyatakan negatif Covid-19. Sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.