Sakti Wahyu Trenggono Nilai Illegal Fishing Jadi Persoalan Global

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi keempat anggota kabinet menteri dengan harta terbanyak. Tercatat total kekayaannya Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp 1.9 Triliun menurut laporan pada Januari 2020, yang didominasi surat berharga sebesar Rp 1,6 Triliun. Dia tercatat tidak memiliki utang sama sekali. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi keempat anggota kabinet menteri dengan harta terbanyak. Tercatat total kekayaannya Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp 1.9 Triliun menurut laporan pada Januari 2020, yang didominasi surat berharga sebesar Rp 1,6 Triliun. Dia tercatat tidak memiliki utang sama sekali. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Duta Besar Norwegia, Vegard Kaale. Dalam persamuhan itu, Trenggono mengatakan praktik pencurian ikan atau illegal fishing adalah persoalan global yang perlu dipecahkan bersama.

    “Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik illegal fishing. Illegal fishing merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Februari 2021.

    Dia mengungkapkan persoalan illegal fishing maupun penangkapan ikan secara masif alias overfishing dialami banyak negara. Menurut Trenggono, tiap negara telah memiliki kebijakan dan langkah konkret untuk memerangi pencurian ikan.

    Sebab, pencurian ikan berpotensi menyebabkan biota dan ekosistem laut rusak. Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu menyatakan pelbagai negara telah memberlakukan ketentuan penelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke negaranya.

    Trenggono sepakat dengan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kata dia, negara bisa melacak asal ikan dan proses produksinya.

    Di samping melacak produk perikanan, penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku illegal fishing juga penting dikedepankan. Trenggono mengajak Norwegia bekerja sama mengembangkan teknologi tersebut.

    Sembari menekan praktik illegal fishing, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pemerintah tengah fokus mengembangkan perikanan budi daya. Karena itu, ia pun membuka kemungkinan pemerintah Indonesia belajar dari Norwegia.

    "Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budi daya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas," ujarnya.

    Sebelumnya pada November 2015, Indonesia dan Norwegia telah meneken kerja sama Joint Statement on Cooperation to Combat IUU Fishing. Kerja sama ini mencakup penanganan kasus illegal fishing secara berbarengan, pertukaran data dan informasi mengenai pergerakan kapal illegal fishing berbendera asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perikanan.

    Adapun Dubes Norwegia Vegard Kaale mengungkapkan bahwa praktik illegal fishing merupakan persoalan bersama. Dia berharap kedua negara dapat menjalin kerja sama, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

    Baca juga: Menteri Trenggono Belum Izinkan Penggunaan Cantrang di Lapangan

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.