TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sederet perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan atau entitas yang dimilikinya sesuai Rancangan Peraturan Perpajakan (RPP) yang disusun pemerintah.
"RPP ini sangat singkat hanya 13 pasal. Pertama adalah perlakuan perpajakan atas transaksi pengalihan aset yang diterima LPI pada saat masa investasi yakni dari PMN ke pemerintah dan dari BUMN," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 1 Februari 2021.
Dia mengatakan penyertaan modal negara dalam bentuk cash Rp 15 triliun yang sudah dilakukan, berdasarkan RPP tersebut, bukan lah obyek Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. "Jadi RPP ditegaskan sama, untuk PMN baik dari pemerintah maupun BUMN mereka non-obyek PPh dan PPN," katanya.
Berikutnya, pada pengalihan saham yang selama ini adalah obyek dari Pajak Penghasilan atas capital gain atau selisih nilai pengalihan dengan nilai perolehan. Berdasarkan UU PPh, tarifnya adalah 22 persen.
Sehingga berdasarkan aturan saat ini, saham pemerintah adalah non-obyek PPh karena pemerintah non-subyek pajak. Namun, saham BUMN adalah obyek PPh dan dilaporkan SPT tahunan PPh BUMN terkait.
"Untuk pengalihan ini saham pemerintah tetap non obyek PPh karena pemerintah non-subyek pajak, untuk saham BUMN adalah obyek PPh dan dilaporkan dalam SPT tahunan dari BUMN yang bersangkutan. Jadi treatment tidak berbeda untuk LPI," ujar Sri Mulyani.
