RPP UU Cipta Kerja: Perusahaan Bisa PHK Pegawai Tanpa Pesangon Penuh, Jika ...

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020, atau setelah enam bulan pembahasan dimulai di Senayan. RUU Cipta Kerja tetap disahkan kendati banjir kritik publik. ANTARA

    DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020, atau setelah enam bulan pembahasan dimulai di Senayan. RUU Cipta Kerja tetap disahkan kendati banjir kritik publik. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja yang dirilis 29 Januari 2021 di portal resmi UU Cipta Kerja, uu-ciptakerja.go.id.

    Di dalam beleid tersebut, termaktub ketentuan yang memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2, uang pesangon bisa dibayar separuh dari ketentuan apabila terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

    "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4)," termaktub dalam beleid tersebut.

    Di samping itu, pada Pasal 42 Ayat 1, uang pesangon 0,5 kali ketentuan juga diberikan apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi lantaran mengalami kerugian.

    Pada Pasal 43 ayat 1, pengusaha juga dapat melakukan PHK karena alasan perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus selama dua tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun. Dalam kondisi tersebut, pengusaha juga dapat membayarkan uang pesangon setengah kali dari ketentuan.

    Selanjutnya, merujuk Pasal 44 ayat 1, PHK juga dapat dilakukan dengan alasan perusahaan tutup lantaran keadaan memaksa atau force majeur. Di situasi tersebut, pekerja juga berhak mendapat uang pesangon 0,5 kali dari ketentuan.

    Sementara itu, di ayat 2, dijelaskan PHK bisa juga dilakukan dalam keadaan memaksa, meski tidak mengakibatkan perusahaan tutup. "Pekerja atau buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.