Anggap Implementasi PPKM Tak Tegas, Jokowi Instruksikan Ini

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mendapat injeksi vaksin Covid-19 yang kedua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Berbeda dengan penyuntikan pertama, kali ini Jokowi memilih lokasi penyuntikan di Sisi Barat Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Jokowi tampak lebih santai dengan mengenakan jaket berwarna merah. Foto:  Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo mendapat injeksi vaksin Covid-19 yang kedua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Berbeda dengan penyuntikan pertama, kali ini Jokowi memilih lokasi penyuntikan di Sisi Barat Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Jokowi tampak lebih santai dengan mengenakan jaket berwarna merah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di tengah pandemi diterapkan secara lebih konkret.

    Presiden dalam siaran pers, Minggu, 31 Januari 2021, menegaskan esensi dari kebijakan PPKM  yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.

    Oleh karena itu, lanjut Presiden, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/1).

    "Esensi dari PPKM  ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Jokowi.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.