KKP Catat 52 Pembudi Daya Ikan Klaim Asuransi Perikanan Akibat Bencana Alam

Reporter

Tim Satgas SAR TNI AL mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi yang masih terendam banjir di Kalimantan Selatan, Jumat 29 Januari 2021 atau hari ke-16 sejak bencana banjir besar terjadi di wilayah itu. (ANTARA/Firman)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengantisipasi dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dengan memberikan perlindungan melalui program asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan menempuh langkah taktis dengan memberikan perlindungan pembudi daya terdampak lewat program asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (APPIK)," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, 31 Januari 2021.

Baca Juga: Marak Bencana Alam, Seberapa Penting Asuransi Kendaraan?

Sejumlah daerah terdampak bencana alam seperti bencana banjir di Kalimantan Selatan serta bencana banjir dan gempa bumi di Sulawesi Barat yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang ditanggung para pembudi daya ikan.

Terkait hal itu, KKP mencatat setidaknya sudah ada 52 pembudi daya yang mengajukan klaim asuransi tersebut dengan nilai mencapai Rp 328,5 juta, mencakup lahan budi daya terdampak seluas 62,53 hektare.

Adapun rincian data sementara klaim asuransi tersebut masing-masing di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Banjarbaru mencakup lahan seluas 1,44 hektare, Hulu Sungai Tengah 0,59 hektare, Tanah Bumbu 25,5 hektare, dan Kotabaru 32 hektare. Sementara di Provinsi Sulawesi Barat yakni di Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas lahan tercakup 3 hektare.

Slamet menegaskan pihaknya telah meminta dinas untuk melakukan identifikasi dan menghitung angka kerugian yang ada.

"Sebagai langkah taktis, kami akan mendorong pembudi daya terdampak melakukan klaim asuransi. Saat ini kami telah mendata jumlah usulan klaim yang nantinya akan diverifikasi oleh tim," tegas Slamet.

Slamet menjelaskan program APPIK merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha bagi pembudi daya ikan kecil. Dengan program tersebut, ia mengutarakan harapannya agar kalangan pembudi daya kecil terdampak bisa kembali bangkit melakukan kegiatan usaha.

"Pemerintah bertanggung jawab dan tentu upaya ini wajib dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam," ucapnya.

Sampai 2020, bantuan premi APPIK telah terealisasi untuk 29.388 pembudi daya ikan di 30 Provinsi dengan total lahan yang tercakup seluas 37.989,56 hektare untuk usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur serta menggunakan teknologi sederhana.

Sementara, pada 2021 APPIK ditargetkan mencapai sejumlah 5.000 orang sehingga lebih banyak pembudi daya yang dapat merasakan manfaat asuransi.






Taman Langit Gunung Banyak di Kota Batu Jadi Shelter Tourism, Apa Itu?

2 jam lalu

Taman Langit Gunung Banyak di Kota Batu Jadi Shelter Tourism, Apa Itu?

Penetapan Taman Langit Gunung Banyak sebagai shelter tourism merupakan aksi nyata dari tindak lanjut penandatangan MoU antara Kemenparekraf dan BNPB.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

3 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Beri Sumbangan Untuk Korban Bencana, Ini Aturan Lembaga Penggalangan Dana di Indonesia

3 hari lalu

Beri Sumbangan Untuk Korban Bencana, Ini Aturan Lembaga Penggalangan Dana di Indonesia

Ini aturan saat memberikan sumbangan kepada korban bencana.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

4 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Lebih Jauh Trauma Healing: Penyembuhan Psikis dan Meraih Lagi Kendali Hidup

6 hari lalu

Lebih Jauh Trauma Healing: Penyembuhan Psikis dan Meraih Lagi Kendali Hidup

Tujuan dari trauma healing adalah untuk memberikan perasaan kepada korban bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka kembali.


Usai Gempa Cianjur, Bagaimana Trauma Healing Bencana Alam dari Sisi Psikologi?

6 hari lalu

Usai Gempa Cianjur, Bagaimana Trauma Healing Bencana Alam dari Sisi Psikologi?

Mayoritas korban gempa Cianjur memilih bertahan di titik-titik pengungsian karena mengalami trauma bencana alam. Bagaimana resep trauma healing?


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

8 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

8 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


Perilaku Looting Behaviour, Penjarahan Saat Bencana yang Perlu Diwaspadai

9 hari lalu

Perilaku Looting Behaviour, Penjarahan Saat Bencana yang Perlu Diwaspadai

Looting behavior atau penjarahan merupakan perilaku yang sering ditemui saat terjadi bencana di suatu tempat.


Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

9 hari lalu

Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

Gempa Cianjur kembali mengingatkan pentingnya masyarakat memiliki asuransi bencana alam, salah satunya asuransi gempa bumi.