KSPI Minta Pemerintah Hentikan Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh yang tergabung organisasi KSPI melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Mereka melakukan aksi lanjutan dan menyuarakan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena dianggap dapat merugikan kaum buruh. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani atau KSPSI AGN, serta serikat buruh lainnya menyatakan tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Januari 2021.

Hal lainnya yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP, lanjut Said Iqbal, karena saat ini KSPSI AGN dan KSPI sedang melaukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan.

Dengan demikian, menurut dia, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan serikat buruh ini, maka pembahasan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta PHK akan menjadi sia-sia.

“Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.






Walt Disney PHK 7 Ribu Pekerja untuk Hemat Rp83 Miliar

4 jam lalu

Walt Disney PHK 7 Ribu Pekerja untuk Hemat Rp83 Miliar

Walt Disney mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dengan memangkas 7.000 pekerjaan untuk menghemat Rp83 miliar


Sayurbox Tutup Gudang di Karawaci dan Cibubur

1 hari lalu

Sayurbox Tutup Gudang di Karawaci dan Cibubur

Penutupan gudang Sayurbox diklaim tidak akan ganggu pelayanan pengiriman barang di kawasan Cibubur dan Karawaci.


Harga Kendaraan Listrik Turun, Rivian Automotif PHK 840 Karyawan

1 hari lalu

Harga Kendaraan Listrik Turun, Rivian Automotif PHK 840 Karyawan

Rivian Automotif melakukan PHK terhadap 840 karyawan karena kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan harga kendaraan listrik turun.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

1 hari lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

1 hari lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Zoom Mengkonfirmasi Akan PHK 1.300 Karyawan

1 hari lalu

Zoom Mengkonfirmasi Akan PHK 1.300 Karyawan

Zoom pada Selasa, 7 Februari mengkonfirmasi akan melakukan PHK pada 1.300 pegawainya menyusul melambatnya permintaan pada layanan video konferensi itu


Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

1 hari lalu

Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.


Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

2 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tentang perkawinan beda agama. Berikut adalah sederet alasannya.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

2 hari lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

2 hari lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).