Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada PT Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan PMN.
"Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.
Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.
BACA: Proyek Tol Trans Sumatera Kekurangan Dana, Begini Respons Kemenkeu
CAESAR AKBAR | ANTARA