Bidik Kapasitas Irigasi Naik 20 Persen, PUPR Bangun 61 Bendungan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat meninjau pembangunan jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, 11 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat meninjau pembangunan jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, 11 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, JakartaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 61 bendungan selesai pada 2024. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas irigasi teknis dari 9 persen menjadi 20 persen. 

    “Dengan tambahan 61 bendungan kita harapkan 20 persen lahan irigasi teknis Indonesia bisa dialiri dengan air bendungan. Kalau dari air bendungan kita bisa atur jumlah airnya sehingga intensitas tanam bisa dinaikkan menjadi 2 kali setahun atau 3 kali per dua tahun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 28 Januari 2021.

    Menurut Basuki, hingga 2024 selain bendungan, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas penyediaan air baku mencapai 50 meterkubik per detik, 500 ribu hektare irigasi baru dan rehabilitasi 2 juta hektare irigasi eksisting, dan revitalisasi 15 danau prioritas.

    Selain itu, dilakukan peningkatan menjadi 100 persen akses terhadap air minum yang layak, 90 persen akses terhadap limbah domestik, serta 100 persen akses layanan sampah perkotaan.

    Upaya Kementerian PUPR tersebut dalam rangka mendukung ketahanan air yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

    Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan embung sebagai sumber air baku, serta sistem penyediaan air minum di seluruh Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.