TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan mendorong perusahaan daerah air minum untuk mendapatkan pendanaan program konstruksi sambungan rumah (SR) dari sektor perbankan.
Direktur Air Minum Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan skema kredit perbankan untuk pembangunan SR sejak sekitar 2010. Adapun, serapan program bantuan kredit perbankan tersebut hanya terserap sekitar 17,5 persen dari total anggaran saat terakhir kali diadakan.
"Kalau PDAM [masuk kategori] sehat, ada akses meminjam di bank [sesuai dengan] Peraturan Presiden No. 26/2019. [program itu menyediakan] subsidi bunga maksimal 5 persen dan 70 persen risiko ditanggung pemerintah pusat," katanya usai talkshow Capaian Direktorat Air Minum, Kamis 28 Januari 2021.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, baru ada delapan bank yang melakukan pendanaan pada PDAM selama 2010—2019.
Kedelapan bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Menurut Yudha, masih belum banyaknya bank yang mendanai proyek air minum antara lain karena volume debit air PDAM yang belum signifikan. "Harapan kami ke depan, kalau PDAM semakin banyak pinjam dan [volumenya] besar-besar, konsorsium mau membiayai itu," ucapnya.
