Masalah kedua, Hendy menyampaikan pihaknya membutuhkan dana hingga Rp 171,8 triliun sebagai jasa konstruksi jalan tol selama 4 tahun ke depan. Adapun, 86,14 persen atau sekitar Rp 148 triliun ditujukan untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
Hendy menyatakan pihaknya sudah melakukan skema pinjaman untuk pemenuhan dana tersebut. Namun demikian, skema tersebut hanya menghasilkan Rp 42 triliun untuk kebutuhan dana sekitar Rp 148 triliun tersebut.
Hendy berujar kekurangan dana untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tantangan ketiga yang harus dihadapi. Pasalnya, penugasan konstruksi jalan tol tersebut dilimpahkan pada PT Hutama Karya (Persero) Tbk.
Walhasil, Hutama Karya saat ini harus disuntikkan dana pemerintah. Hendy menyatakan skema penyuntikan tersebut adalah penanaman modal negara (PMN).
"Setelah kami evaluasi, ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sekitar Rp 60 triliun. Kalau tidak segera dipenuhi, otomatis proyek konstruksi yang berjalan [dilakukan Hutama Karya] sekarang, berhenti," katanya.
Hendy mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar defisit tersebut bisa terselesaikan dengan segera.
