2021, PUPR Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan Sebanyak 222.876 Unit

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2021. Hal ini adalah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis di laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Senin, 25 Januari 2021.

    Bantuan pembiayaan perumahan tahun ini terdiri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.

    Basuki berujar anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.