Sri Mulyani Jamin Pembentukan LPI Tak Kurangi Fokus Pemerintah Tangani Pandemi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi tidak akan mengurangi fokus pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. "Fokus pandemi masih nomor satu," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 25 Januari 2021.

    Dia memastikan berbagai kebutuhan untuk penanganan Covid-19 sama sekali tidak dikurangi dengan adanya Lembaga Pengelola Investasi ini. Bahkan, tutur dia, kementeriannya bersama dengan Kementerian Kesehatan terus melakukan persiapan untuk menyelenggarakan vaksinasi gratis.

    Selain itu, ia pun terus berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi. "Kebutuhannya apa, caranya bagaimana, dan dalam bentuk apa, akan kami berikan," ujar dia.

    Ia menjamin pembentukan LPI tidak akan mengalihkan prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan kepada dunia usaha. "Kami akan tetap memberikan jaminan kepada Bapak Ibu bahwa ini bukan merupakan trade off, subtitute, atau mengambil prioritas kita menangani Covid-19," kata dia.

    Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan LPI diperlukan untuk menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Indonesia, tutur dia, membutuhkan dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

    "Kalau dikaitkan dengan visi Indonesia menjadi kekuatan dunia nomor lima, maka total investasi untuk infrastruktur berdasarkan estimasi RPJMN bisa mencapai Rp 6.445 triliun, itu dibutuhkan melalui APBN, BUMN, maupun berbagai instrumen kerja sama lain," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.