"Siapa yang bisa menjamin pelaku usaha taat aturan, siapa yang melakukan pengawasan. Kalau terjadi pelanggaran jangan-jangan hanya dicabut izinnya, itu tidak bisa memberi efek jera," ujar Susan.
Ia berharap nantinya apabila ada perusahaan yang melanggar aturan, pemerintah bisa menyeretnya ke kasus pidana. Selain itu, pelaku yang ditangkap harus sampai ke level pemilik kapal, bukan hanya anak buah kapal atau nakhoda.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mengizinkan beberapa Alat Penangkapan Ikan (API) yang sebelumnya dilarang pada masa Menteri Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 71/2016. Aturan era Susi itu direvisi melalui Permen 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI. Dalam beleid itu, KKP kembali mengizinkan alat tangkap cantrang beroperasi di Indonesia.
Menurut Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, cantrang sebelumnya kerap tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Dengan aturan baru tersebut, fungsi cantrang kembali ke ketentuan semula.
"Jadi sebelumnya dilarang karena panjang jaring, panjang kantong, dan panjang tali selembar banyak manipulasi tidak sesuai dengan yang ada di SNI kita. Hal ini menjadi masalah. Sehingga harus kita tertibkan dengan beberapa aturan yang ada sesuai SNI," kata Zaini dalam diskusi virtual, Jumat, 22 Januari 2021.
Ada beberapa ketentuan dalam legalisasi cantrang dalam aturan yang baru. Di antaranya cantrang bakal menggunakan square mesh window pada bagian kantong. Hal itu, kata dia, bertujuan agar ketika ditarik, ikan-ikan kecil yang terjaring masih bisa lolos.