TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut kembali Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 yang mengizinkan kembali penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.
"Kami menyarankan aturan tersebut dicabut dan kembalikan ruang kelola ke nelayan. Negara siapkan transisi orang yang memakai alat tangkap yang merusak dengan pengganti," ujar Susan kepada Tempo, Sabtu, 23 Januari 2021.
Susan mempertanyakan klaim pemerintah yang mengatakan aturan memperbolehkan kembali cantrang bisa menyejahterakan para nelayan dan buruh kapal. Ia mengatakan nelayan tradisional dan nelayan tangkap justru dirugikan dengan aturan tersebut.
"Nelayan yang mana, pengusaha perikanan iya (diuntungkan). Namun, nelayan tradisional dan tangkap rata-rata menjerit," ujar Susan.
Di samping itu, kebijakan pemerintah mengizinkan kembali alat tangkap cantrang bisa menjadi preseden buruk. "Pemerintah seperti mengizinkan alat tangkap yang merusak. tergambar juga inkonsistensi negara."
Susan juga kurang yakin penetapan jalur tangkap ikan, seperti yang diatur pemerintah, bisa menyelesaikan masalah. Sebab, ia melihat konflik ruang selama ini kerap sulit diselesaikan negara.
