Kemenkeu Sebut Alokasi Surat Utang SBSN juga untuk Biayai Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan alokasi surat utang surat berharga syariah negara atau SBSN untuk pembiayaan infrastruktur tahun ini sebesar Rp 27,58 triliun. Dana tersebut untuk 11 kementerian dan lembaga.

    Luky menjelaskan, dari anggaran itu ada dana Rp 9,18 triliun merupakan proyek SBSN Kementerian PUPR tahun 2020 yang baru direalisasikan tahun ini. “Alokasi terbesar pada sektor transportasi, terutama karena adanya penugasan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk penguatan konektivitas dan dukungan logistik di 2021,” katanya saat diskusi, Rabu, 20 Januari 2021.

    Pengalokasian anggaran itu, kata Luky, telah mempertimbangkan pencapaian kementerian/lembaga, termasuk moratorium untuk sektor dengan kinerja rendah. Jika dilihat dari sektor, transportasi mendapat jatah Rp 16,21 triliun. Kemudian pendidikan Rp 4,32 triliun, sumber daya air Rp 4,23 triliun, sosial/perumahan Rp 1,75 triliun, serta riset dan teknologi Rp 1,07 triliun.

    Sementara alokasi SBSN untuk proyek strategis nasional 2021 adalah untuk pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, yaitu Bandara APT Pranoto dan Jembatan Pulau Balang. Lalu jembatan udara papua, rel dwiganda Manggarai-Cikarang, rel dwiganda selatan Jawa, serta STP ITB dan IPB.

    ADVERTISEMENT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...