PPKM Diperpanjang, Pengusaha Hotel dan Restoran: Situasi Porak Poranda

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kawasan wisata Jalan Legian tampak sepi saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kuta, Badung, Bali, Selasa 12 Januari 2021. Seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut dibatasi operasionalnya hingga pukul 21.00 WITA saat penerapan kebijakan PPKM sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    Suasana kawasan wisata Jalan Legian tampak sepi saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kuta, Badung, Bali, Selasa 12 Januari 2021. Seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut dibatasi operasionalnya hingga pukul 21.00 WITA saat penerapan kebijakan PPKM sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan pengusaha akan menghadapi situasi yang kian sulit setelah pemerintah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan ini secara langsung membuat jumlah tamu hotel dan restoran merosot sehingga mengakibatkan pendapatan turun.

    “PPKM sangat menyulitkan karena kondisinya rumit. Saat ini kita sudah masuk bulan ke-11 pandemi. Situasinya porak poranda, ada yang bangkrut segala macam,” ujar Maulana saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

    Dia bercerita banyak pemilik hotel maupun restoran yang telah menutup usaha akibat tak mampu menopang biaya operasional. Tak sedikit pula pihak yang terus melakukan efisiensi, seperti tidak memperpanjang kontrak pegawai.

    Menurut Maulana, umumnya pengusaha hotel dan restoran hanya mampu bertahan selama enam bulan saat menghadapi pandemi Covid-19. “Setelahnya berjuang sendiri-sendiri, tergantung pelaku usaha. Ekosistemnya sudah berantakan,” tutur dia.

    Untuk menekan dampak akibat perpanjangan PPKM, Maulana meminta pemerintah berlaku adil dengan memberikan stimulus sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha. Misalnya, melonggarkan pajak di daerah-daerah berzona merah yang terdampak kebijakan.

    Maulana mengatakan masih banyak daerah yang memungut pajak hotel dan restoran di tengah situasi pandemi. Di sisi lain, dia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap masyarakat di lingkungan padat penduduk yang belum tertib terhadap protokol kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.