Temui Pimpinan KPK, Sandiaga Uno Sanggupi Setor LHKPN 3 atau 6 Bulan Sekali

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. Menteri Pariwisata Sandiaga, berharap pada 2021 ini KPK dapat terus mendampingi dan mengawal program kementeriannya sehubungan dengan rencana melanjutkan dan memperluas bantuan, yang tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran. TEMPO/ Imam Sukamto

    Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. Menteri Pariwisata Sandiaga, berharap pada 2021 ini KPK dapat terus mendampingi dan mengawal program kementeriannya sehubungan dengan rencana melanjutkan dan memperluas bantuan, yang tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran. TEMPO/ Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kamis, 21 Januari. Sandiaga menyanggupi melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik 3 atau 6 bulan sekali bila memang diminta.

    “Bapak Direktur LHKPN yang baru akan memberikan bimbingan kepada kami, sesering apa yang harus kami laporkan mungkin 3 bulan atau 6 bulan, nanti bisa disampaikan,” ujar Sandiaga dalam pesan tertulis seperti yang disampaikan oleh tim khususnya pada Kamis, 21 Januari 2021.

    Setelah ditunjuk sebagai menteri pada Desember 2020, Sandiaga belum melaporkan LHKPN-nya. Laporan harta kekayaan itu baru akan disetor pada Februari mendatang.

    Menurut Sandiaga, pihaknya sedang menyiapkan data laporan kekayaan berbasis surat berharga dan harta lainnya. Ia menyebut, laporan penting disampaikan dalam 3-6 bulan secara berkala karena pasar saham terus bergerak fluktuatif.

    ADVERTISEMENT

    Di samping itu, ia meminta lembaga antirasuah memperkuat pendampingan terhadap Kementeriannya untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti gratifikasi. “Kami meminta pendampingan untuk LHKPN agar budaya kita untuk terus melaporkan LHKPN dan gratifikkasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf,” ujar Sandiaga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.