Joe Biden Resmi Dilantik, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Obligasi dan Saham RI?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris mengucapkan selamat seusai pelantikan di Capitol AS, Washington, AS, 20 Januari 2021. Pelantikan ini dihadiri oleh tiga mantan Presiden AS. REUTERS/Brendan McDermid

    Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris mengucapkan selamat seusai pelantikan di Capitol AS, Washington, AS, 20 Januari 2021. Pelantikan ini dihadiri oleh tiga mantan Presiden AS. REUTERS/Brendan McDermid

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden disebut-sebut bakal menjadi katalis positif bagi pasar obligasi dan saham Indonesia dalam jangka panjang. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto memperkirakan hal itu karena pelaku pasar masih akan memantau program-program kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Biden.

    Meski begitu, menurut Ramdhan, pasar menaruh harapan cukup besar pada presiden AS ke-46 tersebut. “Selama pemerintahan Donald Trump, kondisi pasar global, termasuk obligasi, sering bergejolak karena beberapa kebijakan seperti perang dagang dengan China ataupun karena komentar-komentarnya” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 20 Januari 2021.

    Oleh karena itu, gaya kepemimpinan Biden yang lebih tenang diperkirakan bakal mencoptakan kondisi yang optimal bagi pasar surat utang, baik di AS maupun di negara lain. Terpilihnya Biden yang telah direspons positif oleh pasar dan diyakini akan membawa kebijakan yang lebih akomodatif bagi pasar global, termasuk surat utang Indonesia.

    Ramdhan menyebutkan katalis tersebut bakal memicu minat investor asing untuk memasuki atau kembali ke obligasi Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan kenaikan permintaan dan likuiditas global yang muncul dari paket stimulus dari Amerika Serikat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.