Kemenhub Ungkap Alasan Pembangunan KRL Jogja-Solo Jadi Prioritas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petougas menyemprot dan membersihkan gerbong Kereta Prameks dengan cairan desinfektan, di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, 15 Maret 2020. TEMPO/Muh. Syaifullah

    Petougas menyemprot dan membersihkan gerbong Kereta Prameks dengan cairan desinfektan, di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, 15 Maret 2020. TEMPO/Muh. Syaifullah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengungkapkan alasan pemerintah memprioritaskan pembangunan kereta rel listrik atau KRL relasi Yogyakarta-Solo (Jogja-Solo). Ia mengatakan pemerintah mempertimbangkan besarnya potensi penumpang harian di dua kota tersebut.

    “Pada 2021 diprediksi potensi penumpang Jogja-Solo hampir 6 juta per tahun. Di 2035 akan ada kebangkitan-kebangkitan (ekonomi) baru dan diprediksi ada 29 juta penumpang yang gunakan jalur angkutan massal,” ujar Zulfikri dalam webinar pada Selasa petang, 19 Januari 2021.

    KRL Jogja-Solo yang ditargetkan beroperasi pada 2021 akan menggantikan keberadaan kereta aglomerasi saat ini, yaitu KA Prambanan Ekspres atau Kereta Prameks. Zulfikri menjelaskan, KA Prameks telah mengalami kenaikan okupansi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga daya angkutnya harus ditingkatkan.

    Sebelum pandemi Covid-19, jumlah penumpang KA Prameks per tahun telah mencapai 5 juta. Dengan angka itu, rata-rata jumlah penumpang per hari tercatat sebesar 315 ribu. Segmen peminat KA Prameks pun telah meluas meliputi mahasiswa, pekerja, maupun wisatawan.

    Di samping karena kebutuhan penumpang yang meningkat, Kota Yogyakarta dan Solo diprediksi bakal menjadi wilayah aglomerasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus digeber pemerintah.

    Selain itu, pembangunan KRL mempertimbangkan pengembangan Borobudur sebagai destinasi super prioritas. “Ini akan mendukung Borobudur sebagai KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional),” kata Zulfikri.

    Alasan lainnya, secara teknis, pemerintah telah memiliki jalur trek ganda untuk relasi Yogyakarta-Solo. Dengan begitu, infrastruktur yang ada bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas angkutan operasional KRL.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.